FPI Belum Terdaftar di Kemendagri, Aziz Yanuar: Itu Hanya Akses Dapat Dana

Ads Pemkot Makassar

Rakyat Sulawesi — Status FPI saat ini adalah ormas yang tidak di . Wakil Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Aziz tak mempermasalahkan hal itu.

Buat FPI, kata , Surat Keterangan (SKT) dari tidak memiliki manfaat.

“FPI nggak peduli mau diterbitkan atau tidak diterbitkan SKT. Bagi FPI nggak ada manfaatnya sedikit pun. Tanpa SKT pun FPI tetap akan menjadi pembela agama dan pelayan umat,” kata Aziz ketika dikonfirmasi, Minggu (22/11).

Aziz memandang, organisasi kemasyarakatan tidak wajib mendaftar ke . Menurutnya, pendaftaran demi menkan SKT untuk men dana bantuan dari Anggaran Penan dan Belanja Negara.

“FPI selama ini mandiri secara dana, tidak pernah minta dana APBN,” cetus Aziz.

Menurut Aziz, FPI sudah membuktikan dengan mendaftarkan ke pemerintah selama 20 tahun terakhir, meski tidak ada kewajiban mendaftarkan diri. Dia menegaskan, FPI tidak pernah memanfaatkan SKT tersebut.

“FPI sudah menyerahkan semua syarat administrasi yang diminta pemerintah. FPI sudah menkan rekomendasi dari Kementerian Agama dan dokumen syarat administrasi itu secara formal seharusnya sudah cukup. SKT adalah masalah administrasi saja,” pungkasnya.

Senya, Kementerian Dalam Negeri () menyatakan, FPI tidak statusnya sejak Juni 2019.

Kapuspen Benny Irwan menyebut, saat itu FPI pernah mengajukan perpanjangan SKT. Namun perpanjangan itu terhambat karena ada persyaratan yang terpenuhi. (JPC)