Sesuai PKPU, Rusdy-Ma’mun Wajib Merilis Contoh Kartu Sulteng Sejahtera Berisi Program

Ads Pemkot Makassar

JAKARTA – Pakar Hukum dari Universitas Sebelas Maret, Slamet Hasan SH, menilai Sejahtera yang dibagikan oleh pasangan calon nomor urut 2, Mastura-Ma’mun Amir, merupakan bentuk yang dengan Pasal 19 PKPU No. 4 tahun 2017, yang menyebutkan bahwa pasangan calon menyampaikan visi, misi dan program pemerintahan yang akan diselenggarakan apabila menjadi pasangan calon terpilih pada setiap pelaksanaan kegiatan kampanye.

Menurut Slamet, Sejahtera merupakan pemaparan visi, misi dan program kerja yang sangat dengan hukum.

Slamet menambahkan, bahwa pasal tersebut, menjadi kean setiap paslon untuk memaparkan visi dan misinya serta program kerjanya. Oleh karena itu bentuk dan ukurannya tidak terikat dengan aturan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan PKPU No. 11 tahun 2020.

“Dan hal (pembuatan alat peraga-red) itu bahkan dilakukan dengan Pasal 19 PKPU No. 4 tahun 2017 yang menyebutkan bahwa Pasangan Calon menyampaikan visi, misi dan program pemerintahan yang akan diselenggarakan apabila menjadi pasangan calon terpilih pada setiap pelaksanaan kegiatan kampanye,” terang Slamet Hasan.

Slamet pun menilai Sejahtera hanya memuat rencana program. Pun di dalamnya tertulis daftar manfaat yang berkaitan dengan uang, substansinya adalah isi program kerja yang dicanangkan paslon. Tidak bisa dimaknai sebagai janji-janji pemberian uang atau materi tertentu kepada pemilih.

“Isi Sejahtera bukan juga dimaknai sebagai janji-janji yang mengandung politik uang, karena Sejahtera hanya berisi rencana program,”terang Slamet lagi.
Dalam kesempatan yang sama, Koordinator Provinsi Relawan -Ma’mun, Denny mengungkapkan bahwa masyarakat tidak boleh hanya memilih foto dan nama. Melainkan isi pikiran dari calon pemimpin yang dikomodifikasi menjadi rencana program dan tersosialisasikan dengan baik.

“Kita ingin memvisualisasikan program yang kita tawarkan. Alat peraga yang paling tepat adalah dalam bentuk , karena setelah -Ma’mun dilantik kelak, program pasti dilaksanakan dan akan difasilitasi dengan . Masa, kita sebut tapi divisualisasikan dalam bentuk pamflet? Kami tidak ingin seperti keluarga, namanya tapi bentuknya surat.” Ujar Denny.

Masih menurut Denny, alat peraga untuk memvisualisasikan program kerja yang ditawarkan ke masyarakat bisa sama atau berbeda dengan bahan kampanye. Sehingga Sejahtera tidak bisa serta merta dibenturkan dengan Peraturan KPU nomor 11 Tahun 2020 pasal 23 dan pasal 26, mau pun Peraturan KPU nomor 4 tahun 2017 pasal 70. Terkait alat peraga, menurutnya bisa berbentuk apa saja asalkan relevan dan tidak melanggar aturan.

“Bila ada calon gubernur menawarkan program perumahan bersubsidi, tim pemenangan bisa memeragakannya dengan maket rumah atau aplikasi android untuk simulasi menghitung cicilan. Kenapa tidak?” kata Denny menkan. (*/isk)