Negara Harus Hadir dalam Menyelesaikan Masalah Dihadapi Daerah

Ads Pemkot Makassar

Jakarta, RAKYAT SULAWESI – Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum bagi warga nya, jadi bila ada seorang atau sekelompok orang melanggar hukum, alat sebagai perpanjangan tangan berhak menertibkan.

memang mengatasi peran yang dihadapi warganya. Sebaliknya warga juga punya kewajiban untuk mematuhi peraturan yang ada,” tegas Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat keterangan tertulisnya, Sabtu (21/11/2020).

Menurut Lestari, silang pendapat mengenai siapa yang berhak melakukan penertiban di sebuah wilayah jangan menjadikan upaya pemerintah daerah, yang merupakan perpanjangan tangan , menjadi lemah.

Pemerintah daerah merupakan perpanjangan tangan , menurut Rerie, mekanisme bantuan terhadap daerah pun di sejumlah sektor diatur undang-undang.

konteks pelibatan TNI penertiban di daerah, jelas Legislator Partai NasDem itu, juga diatur UU no 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Di undang-undang tersebut, jelas Rerie, pada Pasal 7 ayat 2 huruf b sejumlah tugas yang masuk kategori operasi militer dirinci.

Di antara rincian tersebut, ungkapnya, yang masuk kategori operasi militer adalah membantu tugas pemerintahan di daerah, serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Jadi, apa yang dilakukan aparat TNI membantu Pemerintah Provinsi DKI melakukan penertiban spanduk dan baliho yang melanggar aturan di Ibu Kota, merupakan tindakan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku,” ujar politikus NasDem ini.

Terlepas dari itu, Rerie berharap, kedua belah pihak, yaitu pemerintah dan masyarakat, bijaksana menyikapi kondisi saat ini.

Di sisi pemerintah, jelas Rerie, baik pusat mau pun daerah, konsisten menegakkan peraturan. Sedangkan masyarakat, ujar Rerie, bisa membiasakan diri untuk mematuhi aturan yang berlaku

Penulis: Luki Herdian

Editor: R Maulady