Mayjen Dudung Ancam Bubarkan FPI, Refly Harun: Waduh, TNI Sudah Terlalu Jauh Melangkah

Ads Pemkot Makassar

Rakyat Sulawesi, JAKARTA- Pakar hukum tata negara, menilai, langkah Pangdam Jaya menertibkan baliho Habib Rizieq Shihab merupakan langkah yang salah.

Sebab urusan menertibkan spanduk bukan tupoksi TNI. Itu merupakan wilayahnya Pemerintah Daerah. TNI tidak harus masuk ke wilayah politik.

“Kalau kita kaji ke dalam sistem ketatanegaraan. bahwa Negara ini dibagi ke dalam unit-unit yang memiliki kerja masing-masing. Termasuk juga Kodam Jaya, termasuk Pangdam Jaya,” jelas dilansir chanel YouTubenya, Sabtu (21/11).

“Jadi sejak reformasi kita sudah sepakat untuk hilangkan dwifungsi ABRI yang sekarang TNI. Jadi ABRI tidak ikut-ikutan lagi di wilayah Politik. Nah memang apa urusannya dengan copot-mencopot spanduk Baliho HRS,” lanjutnya.

mengatakan, baliho dan sejenisnya merupakan kewenangan pemerintah daerah. Maka itu merupakan urusan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) milik Pemda setempat.

“Jadi tidak boleh sembarangan TNI terlibat dalam urusan seperti ini. bukan urusan TNI untuk menurunkan Baliho itu adalah urusan Satpol PP,” ucap .

mengatakan, apalagi sampai ada an mem Front Pembela Islam (FPI), Pangdam sudah jauh melangkah. Sebab pembubaran ormas harus sesuai prosedur hukum yang panjang.

“Apalagi pernyataan untuk mem Front Pembela Islam terlalu jauh melangkah,” kata .

“Pembubaran sebuah ormas seperti FPU ya tentu harus menghormati kaidah negara hukum. Harus dengan prosedur yang ditentukan peraturan perundang-undangan,” ungkap . (dal/fin).