Marak Sengketa Tanah Adat, BPN Sorong Terkesan Cuci Tangan

Ads Pemkot Makassar

Jakarta, RAKYAT SULAWESI – Masyarakat Kampung Adat Malaumkarta, berharap agar Kantor Peran Kabupaten Sorong, Papua Barat membantu percepatan proses pengukuran adat secepat mungkin. Karena nantinya itu bisa menjadi contoh konflik adat yang terjadi.

Hal ini disampaikan Ketua Ikatan Pemuda di Kampung Adat Malaumkarta, Troyanus Kalami kepada Wakil Menteri (Wamen) Agraria dan Tata Ruang /Badan Peran Nasional (ATR/BPN), Surya Tjandra, di Pulau Um yang letaknya berseberangan dengan Kampung Malaumkarta pada Jumat (20/11/2020).

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Peran Kabupaten Sorong, Subur mengatakan bahwa dalam melakukan pemetaan di Kampung Adat Malaukarta tidak bisa sembarangan.

“Kampung ini masih termasuk kawasan hutan. Kami hanya bisa mengukur yang bukan kawasan hutan, karena bukan bagian kami jika melakukan pemetaan di kawasan hutan,” kata Subur melalui siaran pers yang diterima PONTAS.id, Sabtu (21/11/2020).

Beruntung, hal ini diluruskan Wamen, Surya Tjandra, yang mendukung adanya pemetaan partisipatif yang dilakukan oleh masyarakat Malaumkarta.

“Inisiatif ini sangat bagus. Justru kita banyak belajar dan berharap tidak berhenti di kampung ini saja. Kita bisa terapkan contoh pemetaan partisipatif ini ke daerah lain. Dan bisa dijadikan bahan bagaimana kita membantu kepastian hukum hak adat dan adat di sini. Itu sangat penting karena agar tidak menciptakan konflik-konflik,” kata Wamen.

Wamen menambahkan bahwa kerja sama lintas sektor itu perlu untuk memudahkan masyarakat adat. Wamen pun berjanji akan membantu pemetaan partisipatif yang dilakukan warga.

“Ketika dimana titik adat itu ditemukan akan mudah sekali melakukan pemetaan dan karena wilayah ini sebagian besar merupakan kawasan hutan bukan ranah kami di situ. Oleh karena itu, kerja sama lintas sektor itu