Walikota Sidimpuan Bacakan Ranperda APBD 2021

Ads Pemkot Makassar

PADANGSIDIMPUAN-SUMUT, RAKYAT SULAWESI | – Walikota Padangsidimpuan pada Kamis (19/11/2020) kemarin membacakan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021 di hadapan DPRD setempat.

Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Siwan Siswanto bersama Wakil Ketua Erwin Nasution dan dihadiri Wakil Walikota Arwin Siregar, Wakapolres, mewakili Kajari, mewakili Ketua PN, Sekda, Sekretaris Dewan, pimpinan perangkat daerah, dan para camat.

Walikota Padangsidimpuan Irsan Efendi Nasution mengharapkan, penyampaian Ranperda APBD 2021 tersebut bersamaan dengan lima Ranperda lainnya kiranya dapat dibahas oleh DPRD sesuai tahapan dan mekanisme yang ada.

Penyampaian Ranperda ini, katanya, merujuk Pasal 65 Ayat (2) huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 menyatakan kepala daerah mempunyai tugas mengajukan rancangan peraturan daerah.

Kemudian, Pasal 63 dan Pasal 70 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah menyatakan pembahasan rancangan perda yang berasal dari bupati / walikota disampaikan dengan surat pengantar kepada pimpinan DPRD.

Selanjutnya, Pasal 16 Ayat (5) Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 yang terakhir dirubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018. “Dimana dalam keadaan tertentu DPRD dan kepala daerah dapat mengajukan ranperda di luar propemperda karena alasan mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam,” jelas walikota.

Kelima Ranperda di luar Ranperda APBD 2021 yang diajukan pemkot, sambung Irsan, yaitu Ranperda tentang perubahan perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja badan penanggulangan bencana daerah, Ranperda tentang perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2016  tentang perangkat daerah Kota Padangsidimpuan.

“Seterusnya Ranperda tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Kota Padangsidimpuan 2020-2034, Ranperda tentang pemberdayaan perempuan dan anak, dan Ranperda tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019,” ujarnya. [Anwar]