Instruksi Mendagri Semestinya Bukan Politis Memberhentikan Kepala Daerah

Ads Pemkot Makassar

Jakarta, RAKYAT SULAWESI – Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menilai ‘timing’ munculnya Menteri Dalam Negeri No 6/2020, soal ‘ancaman’ pemberhentian daerah dalam penegakan protokol kesehatan, terkesan tendensius dan .

Bahkan itu melampaui kewenangannya serta berpotensi menjadi preseden yang mengancam kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.

HNW sapaan akrab Hidayat Nur Wahid menjelaskan, timing keluarnya berdekatan dengan momentum massa Habib Rizieq Shihab maupun Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, mengindikasikan kuatnya tendensi . Bahkan tersebut tak sekedar teguran soal kerumunan massa dikaitkan dengan ketaatan melaksanakan prokes terkait covid-19 semata.

“Sudah banyak kerumunan di berbagai provinsi terkait demonstrasi menolak RUU Omnibus Law Ciptakerja, pengajian/peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, apalagi terkait Pilkada baik pendaftaran maupun kampanye. Bawaslu malah mencatat adanya 1315 pelanggaran. Tapi tidak dari dulu itu dikeluarkan, padahal masalahnya ada dan keperluannya juga ada,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Jumat (20/11/2020).

HNW menuturkan, yang tidak memenuhi rasa keadilan apalagi ditambahi dengan ancaman yang tendensius, berpotensi menjadi preseden yang menghidupkan praktek otoritarianisme yang tidak sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat dan Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung keadilan.

“Ancaman pemberhentian daerah melalui Menteri, tak sesuai dengan ketentuan dasar dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa kedaulatan di tangan rakyat. Hal ini berimplikasi kepada hak rakyat yang secara langsung memilih pemimpinnya, baik presiden maupun daerah (gubernur dan/atau walikota/bupati),” ujarnya.

HNW menjelaskan UU Pemerintah Daerah (UU Pemda) mengatur mengenai pemberhentian daerah, tetapi prosesnya tidak bisa dilakukan secara semena-mena. Proses pemberhentian harus dilakukan dengan alasan yang jelas sesuai ketentuan tersebut.

“Menteri Dalam Negeri tidak bisa begitu saja melakukan ancaman pemberhentian daerah. Ini di era orde baru. Sekarang Daerah, termasuk Gubernur DKI, dipilih langsung oleh rakyat,” ujarnya.

i Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengingatkan bahwa beberapa pasal dalam UU Pemda yang menjadi rujukan tersebut juga memberi persyaratan yang sangat ketat.

Menteri itu menjadi tendensius, karena tidak utuh merujuk kepada ayat-ayat UU Pemda secara komprehensif. Misalnya, seperti soal pemberhentian daerah karena melanggar sumpah/janji jabatan dan tidak melaksanakan kewajiban mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang ditekankan dalam tersebut.

“Pemberhentian daerah dengan dua alasan itu harus melewati proses di DPRD dan harus melalui putusan Mahkamah Agung. Syaratnya sangat ketat dan sesuai dengan prinsip negara hukum yang dijamin oleh Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Dan syarat itu hampir sama seperti bila melakukan impeachment Presiden,” tambah HNW

Sayangnya, lanjut HNW, itu luput memasukan syarat pemberhentian yang sangat ketat dalam Pasal 80 UU Pemda itu ke dalam .

“Yang dikutip hanya ketentuan Pasal 78 UU Pemda, seharusnya dikutip juga Pasal 80 terkait syarat pemberhentian yang sangat ketat dan tidak boleh dilakukan secara semena-mena itu,” ujarnya.

Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jakarta II ini juga menyuarakan suara konstituennya di Jakarta yang menilai ada kesan bahwa itu hanya bersifat dan hanya menyasar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait penyelenggaraan kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW di kediaman Habib Rizieq Shihab.

Ia meminta pemerintah perlu menghilangkan kesan tendensius yang timbul tersebut.

“Jangan sampai ini benar-benar jadi pintu nan tendensius, yang tak sesuai dengan prinsip Negara Hukum yang akui Kedaulatan Rakyat. Harusnya itu, apalagi bila benar itu juga perintah dari Presiden Jokowi, semestinya yang menguatkan praktek negara hukum yang adil, serta negara demokrasi yang kuatkan kedaulatan Rakyat, juga menguatkan komitmen bersama untuk atasi darurat kesehatan nasional, pandemi covid-19. tendensius untuk memenuhi titipan kepentingan politik jangka pendek semata,” tukasnya.

Meski begitu, HNW mengaku secara prinsip sepakat dengan untuk mengingatkan kembali pentingnya penegakan protokol kesehatan di semua daerah oleh semua daerah. Namun, seharusnya tersebut juga didahului dengan adanya komitmen hadirnya keteladanan dari Presiden dan para Menteri berdisiplin tegakkan protokol kesehatan atasi covid-19.

“Dan tidak perlu disertai dengan ancaman pemberhentian yang malah membikin gaduh, pecah konsentrasi atasi covid-19, karenanya kontraproduktif, tendensius dan terkesan ,” pungkasnya.

Penulis: Luki Herdian

Editor: Stevany