HNW Soal Ancaman Menteri Tito: Ini Sudah Bukan Orde Baru Lagi

Ads Pemkot Makassar

Rakyat Sulawesi, JAKARTA- Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid turut menanggapi dikeluarkannya inturuksi Menteri dalam Negeri (Mendagri) No. 6 Tahun 2020.

Dalam aturan tersebut, Mendagri memberikan ancaman pemberhentian kepala daerah yang tak becus menjalankan tugas menerapkan protokol kesehatan.

Pria akrab dipanggil HNW ini menilai bahwa aturan Mendagri yang dipimpin Tito Karnavian itu sangat tendensius dan bermuatan politis.

Aturan tersebut dikeluarkan setelah serangkaian acara kegiatan yang dilakukan oleh Imam Besar Forum Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab.

Demikian disampaikan politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu dalam keterangannya diterima Pojoksatu.id di Jakarta, Jumat (20/11/2020).

“Timing keluarnya itu momentum kerumunan massa terkait Habib Rizieq Shihab atau juga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, kuat adanya tendensi politik dan tak sekedar teguran soal kerumunan massa dengan ketaatan melaksanakan prokes terkait covid-19,” jelasnya.

HNW mengatakan bahwa instruksi Mendagri tersebut yang tidak memenuhi rasa keadilan ditambahi dengan ancaman yang tendensius.

Menurutnya hal tersebut tak sesuai preseden dinilai menghidupkan praktek otoritarianisme dan mencoreng prinsip kedaulatan rakyat dan Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung keadilan.

“Pemecetan kepala daerah melalui Instruksi Menteri, tak sesuai dengan ketentuan dasar dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NKRI 1945 yang dinyatakan bahwa kedaulatan di tangan rakyat,” jelasnya.