Anggaran Gaji PPPK di Daerah, Tjahjo Kumolo: Kalau Kami Sih Bisa Saja Main Teken

Ads Pemkot Makassar

Rakyat Sulawesi JAKARTA — Anggota Komisi II DPR RI Hugua mendesak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), membuat surat edaran ditujukan kepada seluruh kepala agar menyediakan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari honorer K2.

Tanpa surat edaran itu, kata Hugua, kepala enggan menganggarkan gaji PPPK di APBD 2021.

“Saya menyarankan MenPAN-RB untuk menyurati kepala . Sampaikan kewajiban mereka mengalokasikan gaji PPPK dari honorer K2 di APBD 2021. tidak, yang jadi korban honorer K2 lagi,” kata Hugua dalam rapat kerja Komisi II DPR RI dengan MenPAN-RB , Kamis (19/11).

Dia menyebutkan, masalah yang terjadi sekarang lantaran sebagian besar pemda tidak menganggarkan gaji dan tunjangan PPPK. Padahal mereka sudah merekrut PPPK dari honorer K2 pada Februari 2019.

Kondisi ini yang menyebabkan pengangkatan 51.293 PPPK memakan waktu panjang.

Ini antara lain karena banyak pemda mengaku mengalami kesulitan fiskal akibat pandemi COVID-19. Walaupun otonomi , politikus Fraksi PDIP ini menyatakan, pusat berhak meminta menjalankan kewajibannya.Sebab, beralasan menunggu instruksi pusat.

“Ini ada tarik menarik tanggung jawab. Karena sumber gaji PPPK ada di APBD, sudah kewajiban kepala mengalokasikannya,” tegasnya.

Menanggapi itu MenPAN-RB mengatakan, pemerintah pusat tidak bisa memaksakan pemda karena saat ini terkendala . Meski ingin mengangkat PPPK, tetapi tidak ada, yang susah.