Pemkab Mamuju Rakor Penerapan Hukum Prokol Kesehatan Daerah

Mamuju | Menindaklanjuti Surat Mendagri bernomor 440/5113/SJ tanggal 14 September 2020, Pemerintah kabupaten Mamuju melaksanakan Rapat koordinasi (Rakor).

Selain itu juga sebagai tindak lanjut atas Instruksi Presiden (Inpres) No.6/2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Daerah.

Serta Instruksi Mendagri Nomor 4 Tahun 2020 terkait Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dan Petunjuk Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dalam rangka Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Daerah, 

Rakor yang bertempat di ruang rapat pimpinan kantor Bupati Mamuju dihadiri seluruh jajaran Forkopimda dan sejumlah OPD teknis.

Selain itu juga dihadiri penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu, Jumat, 18 April 2020 yang dipimpin oleh Bupati Mamuju Habsi Wahid.

Usai membuka Rakor, Habsi mengatakan, pentingnya duduk bersama antar semua pemangku kepentingan. Dalam membicarakan kondisi pelaksanaan protokol kesehatan di masyarakat untuk mencegah penularan covid-19

Termasuk pula sekaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan umum kepala daerah. Olehnya di kesempatan tersebut Habsi menganggap kehadiran semua pemangku kepentingan akan sangat baik untuk menyatukan persepsi tentang kondisi saat ini.

Serta mendengarkan acuan penyelenggaraan Pilkada dari KPU dan Bawaslu, di tengah pandemi sebagai bencana non alam.

Komisioner KPU Mamuju Hasdaris mengatakan, pelaksanaan pesta demokrasi Pilkada serentak yang mengacu pada PKPU No.10/2020 dan sosalisasi Peraturan Bawaslu No.4/2020. dengan penerapan protokol kesehatan, meski mengaku masih terdapat beberapa hal yang perlu di permaklumkan karena pilkada kali ini memang akan sangat berbeda.

Namun ia menegaskan pihaknya akan tetap memaksakan semua kontestan akan melaksanakan dengan standar protokol kesehatan.

Sementara itu ketua Bawaslu Mamuju Rusdin mengaku mengapresiasi upaya pemkab melaksanakan Rakor yang di anggap sebagai salah satu upaya dalam memikirkan bersama langkah antisipasi atau pencegahan penularan Covid-19 dalam pelaksanaan pilkada serentak, ia mengatakan terdapat dua instrumen yang akan menjadi objek pengawasan lembaga bawaslu dalam kontestasi Pilkada, yakni pelaksana Pemilu serta Pasangan calon selaku peserta pemilu.

Menutup penjelasannya ia hanya berharap agar pemetaan kewenangan antar semua pihak terkait dapat segera di rumuskan, di contohkan jika dalam tahapan seperti masa pendaftaran hingga proses lainnya adalah kewenangan Bawaslu untuk melakukan pengawasan dan penindakan namun diluar dari tahapan dan proses tersebut jika terjadi sebuah pelanggaran akan menjadi kewenangan yang dinilai belum jelas, apakah dibawah ranah kepolisian ataupun tugas dari tim gugus pemerintah Daerah. (*)

Navigasi pos